pemekaran daerah otonomi baru. 2. pemekaran daerah otonomi baru

Namun, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan hal itu. ANTARA/Tri Adi Santoso/am. Mayoritas fraksi di DPR meminta agar pemekaran ini tetap harus menjamin hak-hak orang asli Papua. Ridwan Kamil mengatakan, dengan usulan pemekaran Kabupaten Subang tersebut sudah 9 daerah otonomi baru yang diusulkan pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat. Wacana pemekaran provinsi baru di Kalimantan Tengah (Kalteng) makin menggema. Oleh karena itu, syarat fisik menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. "Pada tanggal 27 Juni 2022, Panja memutuskan ibu kota provinsi. Daerah Otonom Baru - Daerah Persiapan Diatur Melalui PP - 1 Januari 1970 . Dia mengatakan, usulan pemekaran tetap menjadi inisiasi DPR dan pemerintah. Untuk itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru, " ujar Wapres kala menerima aspirasi masyarakat Saereri di Biak terkait pemekaran DOB Provinsi Papua Utara. Saat ini terdapat. JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menerima 114 usulan pemekaran daerah otonom baru dari masyarakat dalam empat bulan terakhir. PERMASALAHAN Berdasarkan pendahuluan di atas, terdapat permasalahan yaitu bagaimanakahDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau RUU DOB Papua pada hari ini. Maraknya usulan pembentukan daerah otonom baru membuat Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengkaji pencabutan kebijakan moratorium agar dapat membuka kembali keran pemekaran daerah. 22/1999 tentang Otonomi Daerah pemekaran wilayah administrative, pada tahun 2004, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303 menjadi 440. Muksin, S. Sebagai daerah otonomi baru, Kota Sungai Penuh harus mempersiapkan diri dalam pertumbuhan ekonomi, mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dalam. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dalam audiensi tersebut Komisi II menerima aspirasi terkait pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten. Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan daerah otonomi baru, namun terdapat syarat pembentukan Provinsi baru yang harus dipenuhi,. Kepala daerah apabila tidak berhati-hati, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya, bisa saja tergelincir pada kasus korupsi. JAKARTA, MRP – Majelis Rakyat Papua (MRP) telah menyampaikan pandangan terkait RUU pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua, pada Rapat Dengar Pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 22 Juni 2022. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang telah dirumuskan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun peraturan. Atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80, faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, faktorAspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI. Sesuai janji kampanyenya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula Islamic Center Jasinga Kabupaten Bogor, Selasa (15/12). Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang sekali terjadi di Indonesi…DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Dimana, luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 147. Menurut rencana, lima wilayah hasil pemekaran akan menjadi daerah otonom baru (DOB). Pemekaran daerah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, tetapi juga di tingkat Kabupaten/Kota. “Bagi saya, daerah persiapan harus tetap berpayung hukum UU,” ujarnya. Pemekaran Papua ini antara lain adalah amanat UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi. Dengan demikian, total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak. Akan tetapi, menurut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebagian besar daerah otonomi baru (DOB) mengalami kegagalan. Asisten I bidang. Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Dasar pertimbangan pembentukan daerah adanya ekonomi, pontensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah maupun pertimbangan lain. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Sulawesi Timur (Sultim) merupakan merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, seperti yang dikemukakan oleh. SALDI HERMANTO/AFP. Faktor Pendorong Terbentuknya Daerah Otonom Baru. Meskipun perjuangan telah berlangsung cukup lama, pemekaran yang diharapkan oleh masyarakat Bone Selatan belum juga terealisasi. Kebijakan pemekaran wilayah Papua telah dilakukan DPR RI pada tanggal 25 Juli 2022 dengan mengesahkan tiga undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonominya. Dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah menghasilkm tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia. id – Pengertian Daerah Otonom Baru (DOB), yang secara garis besar berarti daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Orang-orang yang disebut “tokoh Papua” ini tidak dikenal dan ternyata merupakan bentukan Badan Intelijen Negara (BIN). Sebut saja Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi,”. Artinya, kabupaten Tanah Bumbu berdiri sebagai sebuah daerah otonom baru paska reformasi 1998. Tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 60 persen. 62 Jurnal Ecosains, Volume 1, Nomor 1, Mei 2012, Hal 61-76. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang. Kelahiran DO memicu daerah -daerah lain untuk menuntut pemekaran. Hingga kini terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah. Keterangan gambar, Mahasiwa melakukan aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Dengan disahkannya 3 RUU ini, Papua resmi akan. Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah. COM, KENDARI - Sebanyak lima daerah otonom baru (DOB) di Sulawesi Tenggara sudah membentuk jajaran forum koordinasi untuk persiapan pemekaran. Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Otonomi Daerah; i. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan tiga calon daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Pengesahan RUU DOB Papua itu dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 30 Juni 2022 yang lalu. Pemekaran daerah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Sementara itu, rincian daerah yang diklaim akan menjadi provinsi baru adalah sebagai berikut: 1. 2 Data Kependudukkan dan Luas Wilayah 37. sebagai daerah otonomi. Syarat. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 4 ayat 3, daerah otonomi baru terdiri dari (1) penggabungan beberapa daerah dan (2) pemekaran dari satu daerah menjadi dua wilayah atau lebih. Pada 1999, nuansa legislasi didominasi dengan aturan yang memayungi pembentukan daerah. Ir. Sebagai contoh, data dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 4, sebagaimana disampaikan oleh Kartiko 5, menyebutkan bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 di antaranya yang menyelesaikan atau melaksanakanBaca juga : Ibu Kota Daerah Otonom Baru Kabupaten Bogor Barat. D. 8 Calon Provinsi Baru yang juga akan dibahas DPR adalah : Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerahUntuk daerah otonomi baru, pengeluaran terbesar adalah pembangunan kantor, pengadaan fasilitas, biaya gaji dan operasional birokrasi. "Apa yang muncul hari ini soal pro kontra DOB menurut kami. Sebab, Kabupaten. Akhirnya pemerintah membuka keran pemekaran daerah yaitu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk Provinsi Papua. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," kata Ari, seperti diberitakan Kompas. Jakarta -Rapat Paripurna DPR pada Kamis (24/10) sudah menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB), untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis urgensi dari pemekaran daerah di Indonesia. DPR mengesahkan RUU DOB Papua itu dalam. Alih-alih menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, daerah hasil pemekaran. 26 Des 2018 | 20:06 WIB. Saya sudah sampaikan banyak. DPR Kangkangi Pemerintah Lewat Pemekaran Daerah. Subang Utara disetujui Jadi calon daerah. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggraan Negara dan Pemerintahan. Namun saat dirinya menyelesaikan tugasnya, APBD. Usulan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran mencapai 314 daerah. Keterangan gambar, Mahasiwa melakukan aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Selain mengevaluasi daerah otonom baru yang dinilai gagal, Desartada juga dibutuhkan sebagai pedoman agar pemekaran daerah tidak bergerak liar. Dengan kata lain, rezim Orde Baru Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik pengesahan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau RUU DOB Papua pada hari ini. "Rencana pemekaran daerah otonomi baru ada 8 daerah pemekaran otonomi baru dan rencananya di tahun 2023 ini akan mengusulkan satu daerah otonomi baru lagi yaitu Kabupaten Subang Utara," ungkapnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami tindak lanjut daerah otonom baru hasil pemekaran yang gagal menyelenggarakan otonomi daerah. Dr. Pemekaran daerah adalah pemecahan. Dengan memprovokasi isu pemekaran, elit lokal kemudian menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk memperluas popularitas politik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Dan provinsi baru Papua diharapkan sudah ada pada tahun 2023. Berkembang menjadi terbuka, 2). Pengesahan RUU 3 Provinsi Baru. dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. com - Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU). Penelitian ini. Dengan kebijakan. Indonesia mulai menerapkan satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan baru yang memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintahan daerah melalui pemberlakuan UU No. disebabkan, masalah hibah dari daerah induk ke daerah baru hasil pemekaran, 2. 32 Tahun 2004. Manokwari (ANTARA) - Provinsi Papua Barat mengusulkan pembentukan lima kabupaten daerah otonomi baru (DOB) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rencana rapat usulan DOB di Tanah Papua yang digagas Komisi II DPR RI di Jakarta, 20 Maret 2023. Yang terbaru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan telah menandatangani persetujuan pembentukan tiga calon daerah persiapan otonom baru. 1 Perbandingan Kondisi Wilayah Utara, Tengah, dan Selatan Cianjur 24 Tabel 3. daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah membuka peluang dibentuk aparat pemerintah daerah baru. id - Indonesia mencetak sejarah baru melalui pengesahan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) di Papua pada 30 Juni silam. Dalam pemekaran daerah terdapat hal yang perlu diketahui, yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyerahan aset daerah pemekaran dari daerah induk ke daerah otonom baru. 20 Desa Pemekaran di Rohul Belum Punya Peta BIG, Pemkab Harus Fasilitasi. Penetapan tujuan dilakukan untuk mengetahui arah dan tujuan strategi yang ingin dibuat. Salah satu dari tiga daerah pemekaran yakni Provinsi Papua Selatan. UU nomor 2 tahun 2021 memberikan peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru sebaiknya berdasarkan pada pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan aspek pembiayaan Sumber Daya Manusia dan pembiayaan sarana penunjang lainnya. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi atau kabupaten/kota. Penambahan menjadikan total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di Provinsi DKI Jakarta. com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyampaikan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, sejak Daerah Otonomi Baru dibuka pada 1999, negara telah mengesahkan 237 kabupaten/kota baru. ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Djohermansyah membuka kesempatan audiensi itu, dengan mengutarakan 3 isu terkini, yang terkait erat dengan otonomi daerah, antara lain isu pemekaran daerah yang masih berkembang di DPR, Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi UU No. 19 November 2022 09:54 19 November 2022 09:54 Redaktur:. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisinya sebagai daerah otonom baru. Mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), namun oknum dan para elit politik daerah tersebut justru ditengarai menjadi konsultan pemekaran daerah otonom baru yang sebenarnya tak layak. Fenomena pemekaran daerah didorong oleh beberapa faktor yang mendukung : per-undangan-undangan yang ada telah memberikan peluang luar biasa terhadap proliferasi. Dalam kontestasi politik dan pemekaran daerah, elite lokal menggunakan politik identitas dan pendekatan budaya guna mendapatkan dukungan publik. DPR baru saja mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua. Usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang mencapai 314 dan semua aspirasi sah masyarakat dan daerah diakui Mendagri Tjahjo Kumolo tentunya diiringi semangat ingin mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. tempo : 169547325821_ JAKARTA – Penolakan muncul dari berbagai kalangan perihal pemekaran wilayah Papua. Bandung -. "Pemerintah pusat tidak bisa mendengar dan menerima aspirasi masyarakat Papua. "Delapan CPDOB ini sudah melampaui rencana RPJMD 2023 di mana kami targetkan 6 CPDOB dan kini sudah 8 CPDOB yang diusulkan," ujar Azis usai diskusi publik di DPD PDI perjuangan Jabar, Kota Bandung, Selasa (24/1/2023). daerah otonom baru. Ridwan Kamil mengungkapkan, selama ini Provinsi Jawa Barat memiliki jejak rekam baik terkait pemekaran wilayah atau daerah otonom baru. Pemekaran 5 provinsi di Papua dan Papua Barat adalah salah satu tuntutan yang disuarakan oleh 61 “tokoh Papua” yang bertemu dengan Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kantor Redaksi . 10 Jl. Kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah masih rendah. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173. - 1 Januari 1970. Tulisan ini memiliki tujuan untuk 1) menemukenali faktor yang melatarbelakangi tuntutan. 80 Persen mengalami kegagalan," kata Presiden SBY usai rapat. II. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota Terlihat, sejak zaman pemerintahan orde baru berakhir dengan 27 provinsi, di Indonesia saat ini sudah ada 34 provinsi, belum termasuk pemekaran kabupaten dan kota. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan daerah. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yang sewenang-wenang mengarah pada kekuasaan dan jabatan tertentu. Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. Evaluasi besar terhadap sejumlah DOB yang sudah terbentuk lebih mendesak untuk dilakukan. Tlp. Jayapura, Jubi. Dengan tiga provinsi baru, Indonesia kini memiliki 37 provinsi. Kalau prosesnya berjalan mulus bisa saja segers menjadi provinsi ke 35, ke 36 atau ke 37, meskipun di sisi lainnya kebijakan moratorium pemekaran daerah masih diterapkan. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). JAKARTA, iNews. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran Kabupaten dan kota. Arti daerah otonom bisa berbeda tiap negara. Sebab, sejak mengusulkan kelima Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, Presiden Jokowi. 2 Desa Sumber Brantas merupakan salah satu desa pemekaran yang adaTRIBUNNEWSSULTRA. Gunawan di kantor Direktorat Dirjen Otonomi Daerah jakarta Pusat,05/04/2015. Dalam audiensi tersebut, Komisi II menerima aspirasi terkait pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogoga dan Provinsi Papua Tengah serta. Yang menjadi prioritas nanti adalah sebelum ditetapkan tim DOB akan mengkaji beberapa hal dan salah satunya adalah perbatasan wilayah yang dimekarkan. 78 Tahun 2007 4 Tabel 1. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” ujar Gani. TEMPO. Humas Jabar. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” ujar Presiden saat menjawab pertanyaan jurnalis di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu, 31 Agustus 2022. PP No. 2 Widjaja, HAW. Kantor Redaksi . ) gubernur daerah otonom baru (DOB) provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, agar menjaga stabilitas politik dan pemerintahan selama mereka bertugas. 5) Implikasi Bagi Pembangunan Ekonomi Pemekaran dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Sebab, sejak mengusulkan kelima Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, Presiden Jokowi. MUARA TEWEH-Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, membahas usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yakni pemekaran Provinsi Kotawaringin, Provinsi Barito Raya, dan pembentukan Kabupaten Kapuas. (PP) tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah. Penatapan pemekaran tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 65 DOB itu, termasuk didalamnya adalah Papua Tengah. Usman Hamid mempertanyakan keputusan DPR dalam membentuk 3 provinsi baru di Papua saat ini, karena pemekaran wilayah bukan kebijakan sembarang, apalagi di Papua. STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT Karmila Sinena, Aulia Sasmitha Ningrumb, Oktoviana Angela Kabesc a,b,c Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia E-mail:. didalam DOB di Indonesia sangat banyak problem dimana rata-rata daerah otonomi baru tidak memberikan sebuah dampak positif dikarenakan banyak. Pemekaran daerah secara positif ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik, mempercepat pembangunan, pelayanan publik, dan daya saing. Hlm 153Ini Wilayah yang Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru. Berkaca dari pengalaman yang dialami pada masa orde baru dimana sistem control dan pelaksanaan pemerintahan dijalankan secara sentralisasi dimana semua hal dan kebijakan terpusat pada pengambilan. Hingga kini, pemerintah masih melakukan moratorium daerah otonomi. Pembentuk undang-undang pun.